JabarCeNNa.com, Jakarta - Pemerintah mengusulkan penambahan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) atau yang biasa disebut gas melon dari 6,4 juta metrik ton menjadi 6,9 juta metrik ton setahun dalam asumsi dasar makro sektor energi RAPBN 2019.
Penambahan dimaksudkan untuk mengantisipasi kelangkaan LPG ukuran 3 kilogram (kg) di pasar akibat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menyadari, masalah LPG 3 kg merupakan masalah yang sensitif, oleh karenanya harus diupayakan tidak terjadi kelangkaan, kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 Kg bagi masyarakat, jangan sampai terjadi kelangkaan karena masalah LPG 3 Kg ini sangat sensitif, kalau ketersediaanya hanya 6,4 Juta MTon dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat," ujar Jonan di Jakarta seperti dikutip Antara, Sabtu, 15 Septemver 2018.
Menurut Jonan, peningkatan volume LPG 3 Kg tersebut otomatis akan meningkatkan besaran subsidi yang harus dikeluarkan Pemerintah.
"Karena ekspansi dari 6,4 juta MTon menjadi 6,9 juta MTon setahun, maka besaran subsidinya pun akan mengalami peningkatan. Ini subsidinya berubah angkanya, karena harga ecerannya ditetapkan tidak berubah," jelasnya.
Jonan mengatakan harga LPG 3 Kg ini sudah lama tidak pernah dinaikkan karena agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Harga LPG 3 Kg ini sudah 12 tahun lebih tidak berubah, bukan 2, 3 atau 4 tahun tidak berubah, ini sudah 12 tahun tidak berubah," paparnya.
Secara statistik, kebutuhan LPG 3 Kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi LPG 3 Kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.
Tahun ini, realisasi LPG 3 Kg hingga Agustus telah mencapai 4,334 juta MTon, diperkirakan hingga akhir tahun 2018 ini konsumsi LPG 3 Kg akan mencapai 6,620 juta MTon termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan tahun baru.
Usulan Pemerintah untuk menaikkan pasokan LPG 3 Kg untuk masyarakat dari sebelumnya 6,9 juta MTon setahun dari sebelumnya 6,4 juta MTon ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
.helmi