 |
| Sri Mulyani menyerahkan penghargaan atas raihan prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali secara berurut-turut, penghargaan diterima Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9), (Foto: Ist) |
JabarCeNNa.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan atas Laporan Keuangan lima kali secara berturut-turut yakni untuk Tahun Anggaran 2015-2017 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak dapat hadir, karena pada saat yang bersamaan sedang melakukan pelantikan enam Kepala Daerah Terpilih di Bandung.
Atas raihan ini, Uu menyatakan rasa syukurnya, walau WTP bukanlah tujuan akhir, namun setidaknya hal itu mencerminkan kalau Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal pelaporan keuangan telah menunjukan kualitas yang terbaik.
"Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran," katanya seperti dikutip Antara usai menerima penghargaan.
Menurut dia, keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD.
Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh.
Sebelumnya pada 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP, hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia mengatakan penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga 2018 dan dapat meraih opini WTP untuk ke delapan kali untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin.
Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP.
Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Jabar , Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.
*/helmi