JabarCeNNa.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta para guru honorer di Kabupaten Garut melakukan mogok mengajar secara bergantian.
Reni mengaku memahami apa yang menjadi aspirasi para guru honorer di Kabupaten Garur sehingga melakukan aksi mogok mengajar, namun hal itu jangan sampai mengorbankan kegiatan belar mengajar.
"Sebaiknya bergantian, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan," ucap Reni di Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.
Reni berharap aksi para guru honorer tersebut jangan sampai mengorbankan anak didik.
"Jangan sampai anak didik menjadi korban. Makanya, mogoknya sebaiknya bergantian, " ulangnya.
Seperti diketahui, para guru honorer di Kabupaten kompak melakukan aksi mogok mengajar pada Sabtu (15/9), dan rencanya akan berlanjut hingga Senin dan Selasa (18/9).
Akibat aksi mogok mengajar kemarin, ribuan anak SD terlantar tidak
Mogoknya para guru honorer tersebut dikoordinir oleh Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) yang didukung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Garut.
Aksi ini dilakukan karena ketersingungan para guru honorer dengan sikap arogan yang ditunjukan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Djajat Dadrajat, yang menyatakan para guru honorer ilegal dan tidak berwenang menulis buku lapiran pendidikan
"Kami ingin menunjukkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut kalau selama ini yang mengisi tugas guru PNS ya kami honorer ini. Sayangnya kami dinilai tenaga ilegal," ucap Ketua Fagar Cecep Kurniadi di Garut.
Cecep pun mendesak Dinas Pendidikan secepatnya melegalkan para guru honorer dengan bentuk SK Penetapan dari bupati.
“Bertahun-tahun kami mengabdi mengajar dan mendidik anak bangsa tapi malah dianggap ilegal, dan tidak sah mengisi nilai. Kami buktikan kalau guru honorer itu perannya sangat penting. Baru sehari kami mogok, kondisi anak-anak sudah seperti itu,” tukasnya.
Namun aksi ini juga dilatarbelakangi kekecewaan atad penerimaan CPNS dimana jumlah guru honorer yang diakomodir pemerintah jumlahnya tidak memadai.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada penerimaan CPNS tahun 2018 ini hanya mampu mengakomodir sebanyak 12.883 guru honorer K2. Sementara jumlah tenaga guru honorer mencapai 1.095.000, dengan rincian K1, sebanyak 900 ribu dan K2 sebanyak 195 ribu.
.ebiet.ao/tn