JabarCeNNa.com, Jakarta - Tersiar kabar, DPP Partai Demokrat memberikan kelonggaran bagi DPD Papua, Papua Barat, NTT dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan dukunganya kepada pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Seperti diketahui, Partai Demokrat tergabung dalam koalisi yang mengusung dan mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bersama Partai Gerindra, PAN, dan PKS.
Namun pengurus dan kader Partai Demokrat di empat daerah tersebut mengambil sikap berbeda, dengan alasan, Identitas politik keempat wilayah itu selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi.
"Kita ini, kan terlalu fokus ke pilpres. Padahal kalau di pileg kita gak dapat 4 persen, langsung almarhum kita," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon di Senayan, Jakarta, Senin, 10 September 2018.
Jansen tidak membenarkan ataupun membantah rumor tersebut. Namun yang jelas, kata dia, partai tidak mungkin melakukan pemecatan kepada ketua dan pengurus keempat DPD tersebut, karena pertimbangan ada pileg.
Terlebih lagi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin juga memiliki massa pemilih yang kuat di keempat daerah tersebut.
"Sekarang ini kan (pemilu) serentak. Kalau di pileg suara tidak sampai 4 persen, langsung almarhum kita," ulang Jansen.
Tersiarnya kabar DPP Partai Demokrat memberi kelonggaran bagi empat DPD untuk memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf dibantah oleh Amin Rais.
Politisi senior PAN tersebut mengaku tidak percaya dengan omongan-omongan di pinggiran.
"Ini one man one vote. Jangan percaya dengan omongan-omongan di pinggiran," kata Amin di Jakarta, Minggu (9/9).
Menurutnya, soal dukungan 4 DPD Demokrat ke kubu Jokowi baru sebatas rumor.
"Yang menentukan itu bukan rumot, tapi partai. Dan partai belum memutuskan," bantah Amin.
.ebiet/tn